Ombudsman Bongkar Skandal Sel Mewah Lapas Cibinong, KPK Didesak Turun Tangan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia kembali dihantam isu miring mengenai perlakuan diskriminatif dan fasilitas istimewa bagi kelompok warga binaan tertentu. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Lapas Kelas IIA Cibinong, yang berlokasi di kawasan Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Aksi inspeksi mendadak (sidak) yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) berhasil membongkar keberadaan area hunian khusus yang terpisah di bagian belakang lapas. Hunian tersebut tidak menyerupai sel pemasyarakatan pada umumnya, melainkan dirancang bak klaster perumahan pribadi atau apartemen mini yang dilengkapi fasilitas mewah, mulai dari kulkas berisi minuman beralkohol, ruang gim pribadi, hingga rencana pembangunan arena latihan golf.
Temuan ini tidak hanya memicu kemarahan masyarakat, tetapi juga melahirkan desakan luas dari kalangan akademisi, pengamat hukum, hingga organisasi sipil agar aparat penegak hukum—termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—segera turun tangan melakukan penyidikan pidana terkait dugaan suap dan gratifikasi.
Kronologi Sidak: Diwarnai Aksi Penghalangan dan Gesekan Fisik
Sidak yang berujung pada pengungkapan skandal ini tidak berjalan mulus. Pengawasan yang dilakukan oleh tim Ombudsman RI sempat diwarnai aksi penolakan keras dan upaya penghalangan oleh jajaran petugas keamanan Lapas Cibinong.
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengungkapkan bahwa timnya yang mengantongi surat tugas resmi untuk mengawasi pelayanan publik di unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan mendapat perlakuan tidak kooperatif sejak tiba di pintu utama.
Curiga dengan sikap tertutup para petugas, tim Ombudsman memutuskan untuk membagi peran. Sebagian tim bertahan di lobi utama, sementara anggota lainnya bergerak mengitari pembatas luar menuju area belakang kompleks lapas yang berbatasan dengan lahan pembuangan sampah dan vegetasi bambu.
Pergerakan tersebut disadari oleh petugas sipir. Menurut laporan investigasi yang dihimpun dari berbagai sumber, sempat terjadi adu mulut hingga gesekan fisik antara petugas lapas dan tim pengawas. Beberapa petugas sipir mencoba menghalangi kamera pengawas Ombudsman, bahkan sempat terjadi aksi tarik-menarik perangkat dokumentasi.
Meski demikian, barikade petugas gagal menutupi fakta di lapangan. Di area terisolasi tersebut, tim Ombudsman menemukan deretan bangunan petak permanen yang berdiri kokoh dan tertutup dari jangkauan warga binaan umum.
Fasilitas Mentereng: Dari Kulkas Miras hingga Arena Golf
Hasil pemeriksaan langsung di lokasi mengungkapkan tingkat kelengkapan fasilitas di dalam klaster tersebut yang dinilai sangat tidak wajar untuk standar lembaga pemasyarakatan.
Anggota Ombudsman RI lainnya, Syafrida Rachmawati Rasahan, menjelaskan bahwa klaster khusus tersebut terdiri dari belasan unit bangunan berpetak yang menyerupai vila mini atau homestay.
"Ketika pintu bangunan dibuka, kami menemukan tata ruang yang sangat mirip dengan hunian pribadi. Ada ruang tamu dengan sofa empuk, televisi layar datar, kamar tidur utama ber-AC, serta dapur mandiri yang dilengkapi peralatan memasak modern," kata Syafrida.
Berikut adalah rincian temuan fasilitas di area khusus Lapas Cibinong berdasarkan data pengawasan Ombudsman:
- Perabotan Lengkap Berstandar Apartemen: Setiap unit didesain terpisah dan diisi perabotan rumah tangga modern tanpa mengalami kondisi berdesak-desakan (overcrowding).
- Kulkas Dua Pintu dan Minuman Beralkohol: Ditemukan kulkas berukuran besar terisi stok makanan segar serta botol-botol minuman beralkohol, disertai temuan botol bekas miras di pembuangan sampah luar.
- Sarana Olahraga Eksklusif: Sedang berlangsung pembangunan ruang khusus untuk fasilitas fitnes/gim pribadi serta lahan latihan mini golf/simulator.
- Celah Keamanan dan Pintu Akses Rahasia: Keberadaan dua pintu akses di bagian belakang bangunan yang tidak terkunci dan terhubung langsung ke area luar lapas tanpa penjagaan.
Indikasi Korupsi dan Desakan Pelibatan KPK
Terbongkarnya klaster mewah ini dipandang bukan sekadar pelanggaran disiplin kerja atau kelalaian administratif jajaran lapas. Banyak pihak menilai, bangunan permanen dengan fasilitas lengkap dan akses khusus tidak mungkin berdiri tanpa persetujuan, pembiayaan, serta pengondisian sistematis dari oknum pejabat berwenang.
Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure), Bhatara Ibnu Reza, menegaskan bahwa temuan Ombudsman tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi.
Penyidikan KPK dinilai penting untuk menelusuri penelusuran aliran uang (follow the money), guna menjawab pertanyaan kunci mengenai siapa yang membiayai konstruksi bangunan klaster mewah tersebut serta berapa besaran tarif sewa yang mengalir ke oknum petugas.
Respons Pemerintah dan Langkah Korektif
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pemerintah tidak akan melindungi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Pemerintah berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemasyarakatan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya transaksi komersialisasi fasilitas, sanksi tegas sesuai ketentuan hukum akan dijatuhkan," tegas Yusril.
Ombudsman RI menuntut langkah konkret dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, antara lain pembongkaran total seluruh unit bangunan petak mewah serta penutupan permanen pintu akses rahasia di area belakang Lapas Cibinong.